BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERANG
Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe

Hentikan Gratifikasi dan Bangun Integritas: Kunci Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Gratifikasi, atau pemberian yang diberikan untuk mempengaruhi keputusan pejabat, adalah salah satu bentuk korupsi yang merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Praktik ini harus dihentikan karena dampaknya yang merugikan, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat, menghambat pembangunan, dan memperburuk korupsi.

Mengapa Gratifikasi Harus Dihentikan?

1. Merusak Kepercayaan Publik: Gratifikasi menciptakan kesan bahwa keputusan pemerintah didasarkan pada kepentingan pribadi, bukan kepentingan publik.
2. Menghambat Pembangunan: Proyek yang seharusnya menguntungkan masyarakat bisa gagal karena dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.
3. Meningkatkan Korupsi: Gratifikasi dapat berkembang menjadi praktik korupsi yang lebih besar dan sistematis.

Membangun Integritas

1. Pendidikan dan Kesadaran: Menanamkan nilai integritas sejak dini melalui pendidikan dan contoh yang baik.
2. Penguatan Pengawasan: Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah gratifikasi.
3. Keteladanan Pemimpin: Pemimpin yang berintegritas akan menjadi contoh bagi bawahannya.
4. Pemberian Sanksi Tegas: Memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku gratifikasi untuk menegakkan keadilan.
5. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik gratifikasi.

Hentikan gratifikasi dan bangun integritas adalah langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, harus bekerja sama untuk mengatasi korupsi dan membangun integritas yang lebih kuat demi Indonesia yang lebih baik.