BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERANG

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang sebagaimana Peraturan Bupati Serang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang adalah :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, dan Evaluasi.

3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian membawahi :

1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;

2. Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah;

3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah;

4. Bidang Pendataan dan Pendaftaran membawahi :

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Wilayah I;

2. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Wilayah II;

3. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Wilayah III;

5. Bidang Penetapan dan Penagihan :

1. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Wilayah I;

2. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Wilayah II;

3. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Wilayah III.

6. Bidang Pemeriksaan:

1. Sub Bidang Pemeriksaan Wilayah I;

2. Sub Bidang Pemeriksaan Wilayah II;

3. Sub Bidang Pemeriksaan Wilayah III.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 79 tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, maka masing-masing jabatan struktural di lingkungan Badan Pendapatan Daerah memiliki Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Kepala Bapenda mempunyai :

1. Perencanaan meliputi :

1. Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;

2. Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Badan;

3. Menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Badan;

4. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan;

5. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan;

6. Menetapkan Kebijakan Teknis di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan

7. Menetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;

8. Menetapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Badan.

1. Pengaturan meliputi :

1. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. Mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya;

1. Pelaksanaan meliputi :

1. Memberikan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang PendapatanDaerahyang meliputi :

1. Perencanaan dan Pengendalian;

2. Pendataan dan Pendaftaran;

3. Penetapan dan Penagihan; dan

4. Pemeriksaan.

2. Menandatangani dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah;

3. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan aset daerah di Badan;

4. Menandatangani naskah Dinas dalam bentuk nota Dinas, nota pengajuan konsep naskah Dinas, telaahan staf, laporan, surat pengantar, notulen dan memo;

5. Menandatangani naskah Dinas dalam bentuk surat biasa, surat keterangan, surat perintah, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan Dinas, surat undangan, surat panggilan, nota Dinas, nota pengajuan konsep naskah Dinas, lembar disposisi, dan daftar hadir;

6. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;

7. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait bidang Pendapatan Daerah;

8. Melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

9. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

10. Menyusun evaluasi hasil Rencana Kerja Badan;

11. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;

12. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan;

13. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)Badan;

14. Menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada atasannya;

15. Menyampaikan laporan penggunaan aset daerah pada Badan setiap triwulanan dan tahunan; dan

16. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.

1. Pengawasan meliputi :

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Memberikan penghargaan kepada bawahannya yang berprestasi;

3. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;

5. Menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;

6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Badan; dan

7. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada atasan.

1. Melaksanakan tugas tambahan meliputi:

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya;

2. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitian lintas Perangkat Daerah; dan

3. Melaksanakan tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten.

1. Sekretaris mempunyai :

1. Perencanaan meliputi :

1. MerumuskanRencana Strategis (RENSTRA)Badan;

2. MerumuskanRencana Kerja (RENJA) Badan;

3. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Badan;

4. Merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan;

5. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan;

6. Merumuskan rencana Kebijakan Badan; dan

7. Merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;

8. Merumuskan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sekretariat.

2. Pengaturan meliputi :

1. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. Mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi :

   1. Membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Badan meliputi Administrasi Umum Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Program di Badan;

   2. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;

   3. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan aset Daerah di Badan;

   4. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dari bidang-bidang lingkup Badan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PK) , Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Operasional Prosedur (SOP), Rencana Kerja Anggaran (RKA)Badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)Badan;

   5. Melaksanakan perencanaan program kegiatan Badan;

   6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap program kegiatan Badan;

   7. Melaksanakan penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Badan;

   8. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana prasarana di lingkungan Badan;

   9. Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

   10. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

   11. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di Badan;

   12. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;

   13. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan;

   14. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)Badan;

   15. Menyusun laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan Badan;

   16. Menyusun laporan penggunaan aset pada BadanPengelolaan Pendapatan Daerahsecara bulanan dan tahunan; dan

   17. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan;

4. Pengawasan meliputi :

   1. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat;

   2. Memberikan penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

   3. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

   4. Menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai bawahannya dan atau sebagai atasan pejabat penilai;

   5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sekretariat;

   6. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.

5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

   1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

   2. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

2. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

1. Perencanaan meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bagiannya;

2. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bagiannya;

3. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bagiannya;

4. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bagiannya;

5. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bagiannya;

6. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bagiannya;

7. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bagiannya.

8. Pengaturan meliputi :

9. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

10. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.

2. Pengaturan meliputi :

1. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi :

1. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas urusan Administrasi Keuangan Badan;

2. melakukan koordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub bagiandan Sub Bidanglingkup Badan;

3. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diusulkan oleh PPTK;

4. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji, tunjangan PNS dan pegawai tidak tetap serta penghasilan lainnya yang ditetapkan;

5. melakukan verifikasi SPJ lingkup Badan;

6. menyiapkan SPM lingkup Badan;

7. mengelola administrasi perjalanan Badan lingkup Badan;

8. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup Badan;

9. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup Badan;

10. menyusun laporan Keuangan Badan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;

11. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

12. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

13. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bagiannya;

14. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bagiannya;

15. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bagiannya;

16. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bagiannya;

17. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.

4. Pengawasan meliputi :

1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bagiannya;

2. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;

5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub bagiannya; dan

6. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.

5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

   1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

   2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian tugas:

1. Perencanaan meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bagiannya;

2. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bagiannya;

3. Menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bagiannya;

4. Menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bagiannya;

5. Menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bagiannya;

6. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bagiannya;

7. Menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bagiannya.

2. Pengaturan meliputi :

1. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi :

1. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Badan;

2. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan sub bagian dan Sub Bidang lingkup Badan;

3. Melaksanakan pengelolaan asset Daerah di Badan;

4. Mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar;

5. Mendokumentasikan kegiatan dan arsipBadan;

6. Menyiapkan kebutuhan rapat Badan;

7. Mempersiapkan Rancangan Keputusan Kepala Badan tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan, PPTK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan usulan para Kepala Bidang serta mendistribusikan kepada yang bersangkutan;

8. Melaksanakan pemeliharaan, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana Badan;

9. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan meliputi :

1. Menyiapkan makan minum rapat Badan dan tamu-tamu kedinasan;

2. Melakukan pemeliharaan dan perawatan lingkungan, gedung dan aset Badan; dan

3. Menyiapkan bahan bacaan dan literatur Badan.

10. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan yang meliputi:

1. Layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB);

2. Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

3. Data pegawai;

4. Kartu pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU),

5. Tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun;

6. Membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat;

7. Mengusulkan kesejahteraan pegawai;

8. Mengusulkan penyesuaian ijazah;

9. Membuat konsep usulan cuti pegawai;

10. Memprosespemberian izin cerai;

11. Memproses usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan;

12. Memproses dan atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai;

13. Melaksanakan pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

14. Memfasilitasi layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional; dan

15. Mengusulkanpemberian penghargaan dan tanda kehormatan.

11. Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

12. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

13. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bagiannya;

14. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bagiannya;

15. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bagiannya;

16. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bagiannya;

17. Menyusun laporan penggunaan aset pada Badan secara triwulanan dan tahunan; dan

18. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.

3. Pengawasan meliputi :

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bagiannya;

2. Memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

3. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Menilai dan menandatanganiSasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;

5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub bagiannya; dan

6. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.

3. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah

1. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi :

   1. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bagiannya;

   2. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bagiannya;

   3. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bagiannya;

   4. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bagiannya;

   5. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bagiannya;

   6. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bagiannya;

   7. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bagiannya.

2. Pengaturan meliputi :

1. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi :

1. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas urusan Program dan Evaluasi Badan;

2. melakukan koordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub bagian-sub bagian dan sub bidang - sub bidang lingkup Badan;

3. melaksanakan penyusunan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Badan;

4. melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Program dan kegiatan Badan;

5. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dari bidang-bidang lingkup Badan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PK) , Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Operasional Prosedur (SOP), Rencana Kerja Anggaran (RKA)Badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)Badan;

6. melaksanakan penyusunan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Badan;

7. melaksanakan pengumpulan data dan masukan dari bidang-bidang sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan;

8. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan;

9. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;

10. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

11. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

12. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan;

13. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;

14. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan;

15. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)Badan;

16. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.

4. Pengawasan meliputi :

1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub bagiannya;

2. memberikan penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;

5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub bagiannya; dan

6. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.

5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi :

1. merumuskan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di bidangnya;

2. merumuskan Rencana Kerja (RENJA) di bidangnya;

3. merumuskan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di bidangnya;

4. merumuskan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidangnya;

5. merumuskan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidangnya;

6. merumuskan bahan rencana Kebijakan dibidangnya;

7. merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya;

8. merumuskan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Bidangnya.

2. Pengaturan meliputi :

1. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.

2. Pelaksanaan meliputi :

1. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengendalian;

2. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan Pengendalian yang meliputi Perencanaan Pendapatan Daerah, Pengendalian Pendapatan Daerah, serta Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah;

3. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;

4. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan hasil Retribusi Daerah;

5. menyiapkan bahan-bahan dan menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

6. melaksanakan penyusunan kajian dan analisa Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

7. menyusun rencana target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

8. menyusun rancangan regulasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

9. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

10. menyelenggarakan penghimpunan dan pengolahan data objek Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

11. melaksanakan pemeliharaan database dan sebagai administrator database;

12. melaksanakan pengendalian atas ketersediaan sistem informasi (aplikasi/software), hardware termasuk infrastruktur jaringan pengelolaan pendapatan daerah;

13. melaksanakan pengendalian operasional Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah terkait sistem (aplikasi/software), hardware serta infrastruktur;

14. melaksanakan koordinasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah dengan instansi terkait;

15. mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

16. melaksanakan monitoring hasil penyetoran ke Bank Persepsi jenis penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

17. melakukan pencatatan, verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan PajakDaerah dan Hasil Retribusi Daerah;

18. melaksanakan pembukuan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

19. melaksanakan evaluasi penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

20. menyusun pelaporan penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

21. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Perencanaanpendapatan daerah, Pengendalian pendapatan daerah serta Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;

22. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkuptugasnya;

23. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

24. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di bidangnya;

25. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;

26. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;

27. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidangnya; dan

28. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.

4. Pengawasan meliputi :

   1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;

   2. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

   3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

   4. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;

   5. menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;

   6. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Bidangnya; dan

   7. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.

5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:

1. Perencanaan meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bidangnya;

2. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bidangnya;

3. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bidangnya;

4. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bidangnya;

5. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bidangnya;

6. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bagiannya;

7. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.

2. Pengaturan meliputi :

1. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi :

1. membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dariPendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

2. melaksanakan koordinasi dengan Sub bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;

3. menyusun program kegiatan di Sub bidang Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

4. melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

6. melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

7. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

8. menyiapkan bahan-bahan dan menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah yang bersumber dari PendapatanPajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

9. melakukan penyusunan kajian dan analisa Pendapatan Daerahyang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

10. menyusun rencana target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

11. menyusun rancangan regulasi Pendapatan Daerahyang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

12. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

13. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan perencanaan Pendapatan Daerahyang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

14. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

15. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

16. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;

17. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;

18. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;

19. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan

20. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.

4. Pengawasan meliputi :

1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;

2. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. menilai dan menandatanganiSasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;

5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan

6. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.

5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

1. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:

1. Perencanaan meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bidangnya;

2. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bidangnya;

3. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bidangnya;

4. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bidangnya;

5. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bidangnya;

6. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bidangnya;

7. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.

2. Pengaturan meliputi :

1. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi :

1. membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan PengendalianPendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

2. melaksanakan koordinasi dengan Sub bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;

3. menyusun program kegiatan di Sub bidang pengendalian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

4. melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

6. melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

7. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengendalian Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

8. menyelenggarakan penghimpunan dan pengolahan data objek Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

9. melaksanakan pemeliharaan database dan sebagai administrator database;

10. melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan implementasi sistem (aplikasi/software), hardware termasuk infrastruktur jaringan pengelolaan pendapatan daerah;

11. melaksanakan pengendalian operasional Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan hasil Retribusi Daerah terkait sistem (aplikasi/software), hardware serta infrastruktur;

12. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Pengendalian Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Hasil retribusi Daerah;

13. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

14. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

15. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;

16. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;

17. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;

18. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan

19. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan

4. Pengawasan meliputi :

1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;

2. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;

5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan

6. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.

5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.

8. Kepala Sub Bidang Pembukuan, dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bidangnya;

2. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bagiannya;

3. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bidangnya;

4. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bidangnya;

5. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bidangnya;

6. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bidangnya;

7. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.

2. Pengaturan meliputi :

1. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi :

1. membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

2. melaksanakan koordinasi dengan Sub bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;

3. menyusun program kegiatan di Sub Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil RetribusiDaerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

4. melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

6. melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

8. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan hasil Retribusi Daerah;

9. melaksanakan koordinasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil RetribusiDaerah dengan instansi terkait;

10. mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan penerimaan pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

11. melaksanakan monitoring hasil penyetoran ke Bank Persepsi jenis penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan hasil retribusi daerah;

12. melakukan pencatatan, verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;

13. melaksanakan pembukuan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan hasil retribusi daerah;

14. melaksanakan evaluasi penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan hasil retribusi daerah;

15. menyusun pelaporan penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan hasil retribusi daerah;

16. melaksanakan fasilitas dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan hasil retribusi daerah;

17. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

18. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

19. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;

20. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;

21. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;

22. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan

23. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.

4. Pengawasan meliputi :

1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;

2. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. menilai dan menandatanganiSasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;

5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan

6. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.

5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

1. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi :

1. merumuskan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di bidangnya;

2. merumuskan Rencana Kerja (RENJA) Badan di bidangnya;

3. merumuskan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di bidangnya;

4. merumuskan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di bidangnya;

5. merumuskan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di bidangnya;

6. merumuskan bahan rencana Kebijakan dibidangnya;

7. merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya;

8. merumuskan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Bidangnya.

2. Pengaturan meliputi :

1. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi :

4. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas bidang Pendataan dan Pendaftaran;

5. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendataan dan Pendaftaran yang meliputi pendataran dan pendaftaran wilayah I, pendataan dan pendaftaran wilayah II, pendataan dan pendaftaran wilayah III;

6. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan pendaftaran;

7. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;

8. melaksanakan pendataan objek Pajak Daerah;

9. melaksanakan penghimpunan, pengelolaan, dan pencatatan data objek pajak dan subjek Pajak Daerah;

10. menyusun daftar data harga pasar tanah;

11. menyusun daftar biaya komponen bangunan (DBKB) dalam rangka penilaian objek PBB;

12. menyusun pemutakhiran nilai indikasi rata-rata (NIR) dan zona nilai tanah (ZNT);

13. melaksanakan penilaian objek Pajak Daerah;

14. melaksanakan pengolahan data dan pembentukan data potensi wajib pajak dan objek Pajak Daerah;

15. membuat dan memelihara daftar induk wajib Pajak Daerah serta memberikan kartu nomor pokok wajib Pajak Daerah (NPWPD);

16. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi wajib Pajak Daerah;

17. melaksanakan penatausahaan pendaftaran wajib Pajak Daerah;

18. membuat dan memelihara daftar (surat pemberitahuan Pajak Daerah) SPTPD yang kembali/tidak kembali;

19. memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan pendataan potensi pajak kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk dituangkan kedalam kartu data untuk menjadi data penetapan secara jabatan;

20. melaksanakan penggalian potensi Pendapatan Pajak Daerah;

21. melaksanakan pembentukan potensi basis data wajib pajak dan objek Pajak Daerah;

22. melaksanakan penetapan, pemindahan dan penghapusan NPWPD;

23. menerbitkan dan memberikan kartu NPWPD;

24. melaksanakan pendaftaran wajib Pajak Daerah secara jabatan;

25. membuat daftar surat pemberitahuan PajakDaerah (SPTPD) yang dilaporkan dan tidak dilaporkan;

26. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah;

27. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

28. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

29. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya;

30. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;

31. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;

32. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidangnya;

33. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan;

3. Pengawasan meliputi :

1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;

2. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;

5. menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas atasan pejabat penilai;

6. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Bidangnya; dan

7. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.

4. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas perangkat daerah.

1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Wilayah 1 mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di Sub Bidangnya;

2. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bidangnya;

3. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di sub bidangnya;

4. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di sub bidangnya;

5. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di sub bidangnya;

6. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sub bidangnya;

7. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.

2. Pengaturan meliputi :

1. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi :

1. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan pendataan dan Pendaftaran Wilayah I;

2. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;

3. Menyusun program kegiatan di Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Wilayah I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

4. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

6. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

7. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang pendataan dan Pendaftaran wilayah I;

8. melaksanakan pendataan objek Pajak Daerah wilayah I;

9. melaksanakan penghimpunan, pengelolaan, dan pencatatan data objek pajak dan subjekPajak Daerah wilayah I;

10. menyusun daftar data harga pasar tanah wilayah I;

11. menyusun daftar biaya komponen bangunan (DBKB) dalam rangka penilaian objek PBB wilayah I;

12. menyusun pemutakhiran nilai indikasi rata-rata (NIR) dan zona nilai tanah (ZNT) wilayah I;

13. melaksanakan penilaian objek Pajak Daerah wilayah I;

14. melaksanakan pengolahan data dan pembentukan data potensi wajib pajak dan objek Pajak Daerah Wilayah I;

15. membuat dan memelihara daftar induk wajibPajak Daerah serta memberikan kartu nomor pokok wajib Pajak Daerah(NPWPD) wilayah I;

16. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi wajib Pajak Daerah wilayah I;

17. melaksanakan penatausahaan pendaftaran wajib Pajak Daerah wilayah I;

18. membuat dan memelihara daftar (surat pemberitahuan Pajak Daerah) SPTPD yang kembali/tidak kembali;

19. memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan pendataan potensi pajak kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk dituangkan kedalam kartu data untuk menjadi data penetapan secara jabatan;

20. Melaksanakan penggalian potensi PendapatanPajak Daerah wilayah I;

21. Melaksanakan pembentukan potensi basis data wajib pajak dan objek Pajak Daerahwilayah I;

22. Melaksanakan penetapan, pemindahan dan penghapusan NPWPD;

23. Menerbitkan dan memberikan kartu NPWPD;

24. Melaksanakan pendaftaran wajib Pajak Daerah secara jabatan;

25. Membuat daftar surat pemberitahuan Pajak Daerah(SPTPD) yang dilaporkan dan tidak dilaporkan;

26. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerahwilayah I;

27. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

28. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

29. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;

30. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;

31. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;

32. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan

33. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.

4. Pengawasan meliputi :

1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;

2. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub Bidangnya; dan

6. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.

5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.

1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Wilayah 2 mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di sub bidangnya;

2. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan di sub bidangnya;

3. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di sub bidangnya;

4. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di sub bidangnya;

5. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di sub bidangnya;

6. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sub bidang;

7. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Bidangnya.

2. Pengaturan meliputi :

1. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi :

1. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas Pendataan dan Pendaftaran Wilayah II;

2. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;

3. Menyusun program kegiatan di Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Wilayah II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

4. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

6. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

7. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang Pendataan dan Pendaftaran Wilayah II;

8. Melaksanakan pendataan objek Pajak Daerah wilayah II;

9. Melaksanakan penghimpunan, pengelolaan, dan pencatatan data objek pajak dan subjekPajak Daerahwilayah II;

10. menyusun daftar data harga pasar tanah wilayah II;

11. menyusun daftar biaya komponen bangunan (DBKB) dalam rangka penilaian objek PBB wilayah II;

12. menyusun pemutakhiran nilai indikasi rata-rata (NIR) dan zona nilai tanah (ZNT) wilayah II;

13. melaksanakan penilaian objek Pajak Daerah wilayah II;

14. Melaksanakan pengolahan data dan pembentukan data potensi wajib pajak dan objek Pajak Daerah Wilayah II;

15. Membuat dan memelihara daftar induk wajib Pajak Daerahserta memberikan kartu nomor pokok wajib Pajak Daerah(NPWPD) wilayah II;

16. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi wajib Pajak Daerah wilayah II;

17. melaksanakan penatausahaan pendaftaran wajib Pajak Daerahwilayah II;

18. membuat dan memelihara daftar (surat pemberitahuan Pajak Daerah) SPTPD yang kembali/tidak kembali;

19. memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan pendataan potensi pajak kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk dituangkan kedalam kartu data untuk menjadi data penetapan secara jabatan;

20. Melaksanakan penggalian potensi PendapatanPajak Daerah wilayah II;

21. Melaksanakan pembentukan potensi basis data wajib pajak dan objek Pajak Daerahwilayah II;

22. Melaksanakan penetapan, pemindahan dan penghapusan NPWPD;

23. Menerbitkan dan memberikan kartu NPWPD;

24. Melaksanakan pendaftaran wajib PajakDaerahsecara jabatan;

25. Membuat daftar surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan dan tidak dilaporkan;

26. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerahwilayah II;

27. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

28. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

29. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;

30. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;

31. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;

32. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan

33. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.

4. Pengawasan meliputi :

1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;

2. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan

6. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.

5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.

1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Wilayah 3 mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di sub bidangnya;

2. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan di sub bidangnya;

3. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di sub bidangnya;

4. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di sub bidangnya;

5. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di sub bidangnya;

6. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sub bidang;

7. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Bidangnya.

2. Pengaturan meliputi :

1. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi :

1. membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Pendataan dan Pendaftaran Wilayah III;

2. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;

3. menyusun program kegiatan di Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Wilayah III berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

4. melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

6. melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

7. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang pendataan dan pendaftaran Wilayah III;

8. Melaksanakan pendataan objek Pajak Daerahwilayah III;

9. Melaksanakan penghmpunan, pengelolaan, dan pencatatan data objek pajak dan subjekPajak Daerahwilayah III;

10. menyusun daftar data harga pasar tanah wilayah III;

11. menyusun daftar biaya komponen bangunan (DBKB) dalam rangka penilaian objek PBB wilayah III;

12. menyusun pemutakhiran nilai indikasi rata-rata (NIR) dan zona nilai tanah (ZNT) wilayah III;

13. melaksanakan penilaian objek Pajak Daerah wilayah III;

14. Melaksanakan pengolahan data dan pembentukan data potensi wajib pajak dan objek Pajak Daerah wilayah III;

15. Membuat dan memelihara daftar induk wajib Pajak Daerahserta memberikan kartu nomor pokok wajib Pajak Daerah(NPWPD) wilayah III;

16. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi wajib Pajak Daerahwilayah III;

17. melaksanakan penatausahaan pendaftaran wajib Pajak Daerah wilayah III;

18. membuat dan memelihara daftar (surat pemberitahuan Pajak Daerah) SPTPD yang kembali/tidak kembali;

19. memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah(SPTPD) dan melakukan pendataan potensi pajak kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah(SPTPD) untuk dituangkan kedalam kartu data untuk menjadi data penetapan secara jabatan;

20. Melaksanakan penggalian potensi PendapatanPajak Daerahwilayah III;

21. Melaksanakan pembentukan potensi basis data wajib pajak dan objek Pajak Daerah wilayah III;

22. Melaksanakan penetapan, pemindahan dan penghapusan NPWPD;

23. Menerbitkan dan memberikan kartu NPWPD;

24. Melaksanakan pendaftaran wajib Pajak Daerah secara jabatan;

25. Membuat daftar surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan dan tidak dilaporkan;

26. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan pendataan dan pendaftaran Pendapatan Daerah wilayah III;

27. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

28. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

29. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;

30. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;

31. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;

32. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan

33. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.

4. Pengawasan meliputi :

1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;

2. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan

6. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.

5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.

15 . Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi :

1. merumuskan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di bidangnya;

2. merumuskan Rencana Kerja (RENJA) di bidangnya;

3. merumuskan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di bidangnya;

4. merumuskan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidangnya;

5. merumuskan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidangnya;

6. merumuskan bahan rencana Kebijakan di bidangnya;

7. merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya;

8. merumuskan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di bidangnya.

2. Pengaturan meliputi :

1. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.

2. Pelaksanaan meliputi :

1. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas bidang Penetapan dan Penagihan;

2. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penetapan dan penagihan yang meliputi penetapan dan penagihan wilayah I, penetapan dan penagihan wilayah II serta penetapan dan penagihan wilayah III;

3. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Penetapan dan Penagihan;

4. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;

5. melaksanakan penetapan objek Pajak Daerah ;

6. melaksanakan penetapan BPHTB secara jabatan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan;

7. melaksanakan perekaman dan input data PBB dan BPHTB;

8. melaksanakan penerbitan SPPT dan DHKP;

9. melaksanakan penyampaian SPPT dan DHKP;

10. melaksanakan perhitungan Pajak Daerah yang dibayar berdasarkan penetapan Bupati;

11. melaksanakan pencatatan meteran air tanah bagi wajib pajak yang menggunakan meter air;

12. melaksanakan perhitungan penggunaan air tanah secara maksimal bagi wajib pajak yang tidak menggunakan meter air;

13. melaksanakan kegiatan penerbitan dan penatausahaan penetapan Pajak Daerah;

14. melakukan penagihan Pajak Daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;

15. menyiapkan daftar tunggakan Pajak Daerah;

16. menerbitkan surat tagihan Pajak Daerah (STPD);

17. Membuat daftar piutang Pajak Daerah;

18. Melaksanakan penghapusan piutang Pajak Daerah;

19. melaksanakan penerbitan nota perhitungan Pajak Daerah;

20. melaksanakan penatausahaan penagihan Pajak Daerah;

21. melaksanakan penatausahaan piutang Pajak Daerah;

22. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;

23. melakukan pembinaan terhadap wajib Pajak Daerah;

24. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait bidang penetapan dan penagihan;

25. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

26. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

27. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di bidangnya;

28. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;

29. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;

30. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidangnya; dan

31. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.

4. Pengawasan meliputi :

1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;

2. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;

5. menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas atasan pejabat penilai;

6. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Bidangnya; dan

7. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.

4. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas perangkat daerah.

1. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Wilayah 1 mempunyai uraian tugas:

1. Perencanaan meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bidangnya;

2. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bidangnya;

3. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bidangnya;

4. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bidangnya;

5. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bidangnya;

6. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bidangnya;

7. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.

2. Pengaturan meliputi :

1. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi :

1. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan penetapan dan penagihan wilayah I;

2. Melaksanakan koordinasi dengan Sub bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;

3. Menyusun program kegiatan di Sub bidang penetapan dan penagihan wilayah Iberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

4. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

6. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

7. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Penetapan dan penagihan wilayah I;

8. melaksanakan penetapan objek Pajak Daerah wilayah I;

9. melaksanakan penetapan BPHTB secara jabatan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan;

10. melaksanakan perekaman dan input data PBB dan BPHTB wilayah I;

11. melaksanakan penerbitan SPPT dan DHKP wilayah I;

12. melaksanakan penyampaian SPPT dan DHKP wilayah I;

13. melaksanakan perhitungan Pajak Daerah yang dibayar berdasarkan penetapan Bupati;

14. melaksanakan pencatatan meteran air tanah bagi wajib pajak yang menggunakan meter air;

15. melaksanakan perhitungan penggunaan air tanah secara maksimal bagi wajib pajak yang tidak menggunakan meter air;

16. melaksanakan kegiatan penerbitan dan penatausahaan penetapan Pajak Daerah wilayah I;

17. melakukan penagihan Pajak Daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo wilayah I;

18. menyiapkan daftar tunggakan Pajak Daerah wilayah I;

19. menerbitkan surat tagihan Pajak Daerah (STPD) wilayah I;

20. Membuat daftar piutang Pajak Daerah wilayah I;

21. Melaksanakan penghapusan piutang Pajak Daerah wilayah I;

22. melaksanakan penerbitan nota perhitungan Pajak Daerah wilayah I;

23. melaksanakan penatausahaan penagihan Pajak Daerah wilayah I;

24. melaksanakan penatausahaan piutang Pajak Daerah wilayah I;

25. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;

26. melaksanakan pembinaan terhadap wajib pajak daerah;

27. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan penetapan dan penagihan wilayah I;

28. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

29. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

30. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;

31. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;

32. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;

33. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan

34. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.

4. Pengawasan meliputi :

1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;

2. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;

5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan

6. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.

5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.

14. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Wilayah 2, mempunyai uraian tugas:

1. Perencanaan meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bidangnya;

2. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bidangnya;

3. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bidangnya;

4. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bidangnya;

5. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bidangnya;

6. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bidangnya;

7. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.

2. Pengaturan meliputi :

1. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya;

3. Pelaksanaan meliputi :

1. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan penetapan dan penagihan wilayah II;

2. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;

3. Menyusun program kegiatan di Sub Bidang penetapan dan penagihan wilayah II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

4. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

7. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang penetapan dan penagihan wilayah II;

8. melaksanakan penetapan objek Pajak Daerah wilayah II;

9. melaksanakan penetapan BPHTB secara jabatan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan wilayah II;

10. melaksanakan perekaman dan input data PBB dan BPHTB wilayah II;

11. melaksanakan penerbitan SPPT dan DHKP wilayah II;

12. melaksanakan penyampaian SPPT dan DHKP wilayah II;

13. melaksanakan perhitungan Pendapatan pajak Daerah baik yang dibayar berdasarkan penetapan Bupati;

14. melaksanakan pencatatan meteran air tanah bagi wajib pajak yang menggunakan meter air;

15. melaksanakan perhitungan penggunaan air tanah secara maksimal bagi wajib pajak yang tidak menggunakan meter air;

16. melaksanakan kegiatan penerbitan dan penatausahaan penetapan Pajak Daerah wilayah II;

17. melakukan penagihan Pajak Daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo wilayah II;

18. menyiapkan daftar tunggakan Pajak Daerah wilayah II;

19. menerbitkan surat tagihan Pajak Daerah (STPD) wilayah II;

20. Membuat daftar piutang Pajak Daerah wilayah II;

21. Melaksanakan penghapusan piutang Pajak Daerah wilayah II;

22. melaksanakan penerbitan nota perhitungan Pajak Daerah wilayah II;

23. melaksanakan penatausahaan penagihan Pajak Daerah wilayah II;

24. melaksanakan penatausahaan piutang Pajak Daerah wilayah II;

25. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait ;

26. Melaksanakan pembinaan terhadap wajib pajak daerah;

27. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan penetapan dan penagihan wilayah II;

28. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

29. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

30. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;

31. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;

32. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;

33. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan

34. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.

4. Pengawasan meliputi :

1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;

2. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. menilai dan menandatanganiSasaran Kerja Pegawai bawahannya;

5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan

6. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.

5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.

1. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Wilayah 3, mempunyai uraian tugas:

1. Perencanaan meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bidangnya;

2. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bidangnya;

3. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bidangnya;

4. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bidangnya;

5. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bidangnya;

6. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bidangnya;

7. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.

2. Pengaturan meliputi :

1. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi :

1. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Penetapan dan penagihan wilayah III;

2. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;

3. Menyusun program kegiatan di Sub Bidang Penetapan dan penagihan wilayah III berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

4. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

6. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja

7. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang Penetapan dan penagihan wilayah III;

8. melaksanakan penetapan objek Pajak Daerah wilayah III;

9. melaksanakan penetapan BPHTB secara jabatan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan wilayah III;

10. melaksanakan perekaman dan input data PBB dan BPHTB wilayah III;

11. melaksanakan penerbitan SPPT dan DHKP wilayah III;

12. melaksanakan penyampaian SPPT dan DHKP wilayah III;

13. melaksanakan perhitungan Pajak Daerah yang dibayar berdasarkan penetapan Bupati;

14. melaksanakan pencatatan meteran air tanah bagi wajib pajak yang menggunakan meter air;

15. melaksanakan perhitungan penggunaan air tanah secara maksimal bagi wajib pajak yang tidak menggunakan meter air;

16. melaksanakan kegiatan penerbitan dan penatausahaan penetapan Pajak Daerah wilayah III;

17. melakukan penagihan Pajak Daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo wilayah III;

18. menyiapkan daftar tunggakan Pajak Daerah wilayah III;

19. menerbitkan surat tagihan Pajak Daerah (STPD) wilayah III;

20. Membuat daftar piutang Pajak Daerah wilayah III;

21. Melaksanakan penghapusan piutang Pajak Daerah wilayah III;

22. melaksanakan penerbitan nota perhitungan Pajak Daerah wilayah III;

23. melaksanakan penatausahaan penagihan Pajak Daerah wilayah III;

24. melaksanakan penatausahaan piutang Pajak Daerah wilayah III;

25. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;

26. melaksanakan pembinaan terhadap wajib pajak daerah;

27. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan pepenetapan dan penagihan wilayah III;

28. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

29. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

30. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;

31. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;

32. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;

33. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan

34. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.

4. Pengawasan meliputi :

1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;

2. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;

5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan

6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.

1. Kepala Bidang Pemeriksaan, mempunyai uraian tugas:

1. Perencanaan meliputi :

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di bidangnya;

2. Merumuskan Rencana Kerja (RENJA) Badan di bidangnya;

3. merumuskanPerjanjian Kinerja (PK) Badan di bidangnya;

4. merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di bidangnya;

5. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di bidangnya;

6. merumuskan bahan Kebijakan teknis di bidangnya;

7. merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya;

8. merumuskan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di bidangnya.

2. Pengaturan meliputi :

1. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi :

1. membantu kepala Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanan tugas di bidang Pemeriksaan;

2. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan wilayah I, pemeriksaan wilayah II, dan pemeriksaan wilayah III;

3. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup bidang pemeriksaan;

4. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;

5. Melaksanakan pemeriksaan atas keberatan Pajak Daerah dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan daerah;

6. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan keberatanPajak Daerah;

7. melaksanakan validasi SSPD-BPHTB;

8. melaksanakan penghimpunan dan penelitian laporan bulanan PPAT dan PPATS;

9. melaksanakan penyelesaian restitusi Pajak Daerah;

10. melaksanakan usulan pengurangan dan penghapusan, keberatan Pajak Daerah;

11. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dan menyusun laporan pemeriksaan dan keberatanPajak Daerah;

12. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Pemeriksaan;

13. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

14. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

15. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;

16. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;

17. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;

18. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan

19. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan;

4. Pengawasan meliputi :

1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;

2. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;

5. menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas atasan pejabat penilai;

6. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Bidangnya; dan

7. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.

4. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas perangkat daerah.

18. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Wilayah 1, mempunyai uraian tugas:

1. Perencanaan meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di sub bidangnya;

2. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan di sub bidangnya;

3. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di sub bidangnya;

4. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di sub bidangnya;

5. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di sub bidangnya;

6. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sub bidang;

7. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.

2. Pengaturan meliputi :

1. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi :

1. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan pemeriksaanwilayah I;

2. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;

3. Menyusun program kegiatan di Sub Bidang Pemeriksaan Wilayah I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

4. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

6. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

7. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang Pemeriksaan;

8. melaksanakan pemeriksaan atas keberatan pajak daerah dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan daerah;

9. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan keberatanpajak daerah di wilayah I;

10. melaksanakan validasi SSPD-BPHTB wilayah I;

11. melaksanakan penghimpunan dan penelitian laporan bulanan PPAT dan PPATS wilayah I;

12. melaksanakan penyelesaian restitusi pajak daerah wilayah I;

13. melaksanakan usulan pengurangan, penghapusan, dan keberatan pajak daerah wilayah I;

14. mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah di Wilayah I;

15. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan pemeriksaan Wilayah I;

16. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

17. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

18. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;

19. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;

20. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;

21. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan

22. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.

4. Pengawasan meliputi :

1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;

2. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan

6. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.

5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.

19. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Wilayah 2, mempunyai uraian tugas:

1. Perencanaan meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di sub bidangnya;

2. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan di sub bidangnya;

3. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di sub bidangnya;

4. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di sub bidangnya;

5. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di sub bidangnya;

6. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sub bidang;

7. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.

2. Pengaturan meliputi :

1. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi :

1. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan pemeriksaan Wilayah II;

2. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;

3. Menyusun program kegiatan di Sub Bidang Pemeriksaan Wilayah II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

4. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

6. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

7. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang Pemeriksaan;

8. melaksanakan pemeriksaan atas keberatan pajak daerah dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan daerah wilayah II;

9. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah di Wilayah II;

10. melaksanakan validasi SSPD-BPHTB wilayah II;

11. melaksanakan penghimpunan dan penelitian laporan bulanan PPAT dan PPATS wilayah II;

12. melaksanakan penyelesaian restitusi pajak daerah wilayah II;

13. melaksanakan usulan pengurangan, penghapusan dan keberatan pajak daerah wilayah II;

14. mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah di Wilayah II;

15. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan pemeriksaan Wilayah II;

16. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

17. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

18. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;

19. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;

20. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;

21. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan

22. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.

4. Pengawasan meliputi :

   1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;

   2. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

   3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

   4. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

   5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan

   6. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.

5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.

20. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Wilayah 3, mempunyai uraian tugas:

1. Perencanaan meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bidangnya;

2. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bidangnya;

3. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bidangnya;

4. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bidangnya;

5. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bidangnya;

6. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bidangnya;

7. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.

2. Pengaturan meliputi :

1. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.

3. Pelaksanaan meliputi :

1. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Pemeriksaan di Wilayah III;

2. Melaksanakan koordinasi dengan Sub bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;

3. Menyusun program kegiatan di Sub Bidang Pemeriksaan di Wilayah III berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

4. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

6. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

7. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang Pemeriksaan;

8. melaksanakan pemeriksaan atas keberatan pajak daerah dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan daerah wilayah III;

9. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah di Wilayah III;

10. melaksanakan validasi SSPD-BPHTB wilayah III;

11. melaksanakan penghimpunan dan penelitian laporan bulanan PPAT dan PPATS wilayah III;

12. melaksanakan penyelesaian restitusi pajak daerah;

13. melaksanakan usulan pengurangan, penghapusan dan keberatan pajak daerah;

14. mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah di Wilayah III;

15. Melaksanakan fasilitas dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Pemeriksaan di Wilayah III;

16. Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

17. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi pemerintah yang lebih tinggi;

18. Menyiapkan bahan evaluasi hasil rencana kerja di sub bidangnya;

19. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;

20. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;

21. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan

22. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.

4. Pengawasan meliputi :

1. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;

2. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;

3. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;

5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan

6. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.

5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

2. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.